Bolaang Mongondow Timur, InaraNet.com — Senin, 2 Juni 2025 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengambil langkah tegas dalam upaya menyelamatkan aset milik daerah yang tak terlacak keberadaannya. Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, Pemkab resmi membentuk Tim Pemburu Aset Daerah. Rapat pembentukan tim ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, dan dihadiri para Asisten Sekretaris Daerah serta seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Boltim.
Dalam arahannya, Argo menyampaikan bahwa banyak aset daerah yang hingga kini tidak jelas status dan lokasinya, sehingga perlu dilakukan penelusuran dan inventarisasi secara menyeluruh.
“Kita tidak boleh membiarkan aset daerah menguap begitu saja. Aset yang tidak jelas keberadaannya harus ditelusuri, dijemput, dan dikembalikan sebagai kekayaan milik daerah,” tegas Argo.
Pembentukan tim ini menjadi langkah awal Pemkab Boltim dalam membenahi pengelolaan aset. Tim akan bekerja lintas instansi dan lintas sektor, mulai dari Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, hingga perangkat hukum, untuk mendata dan mengamankan aset-aset yang selama ini tercecer atau bahkan berpindah tangan tanpa prosedur sah.
Menurut Argo, penyelamatan aset bukan hanya tugas teknis, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen moral pemerintah kepada masyarakat. Aset-aset tersebut merupakan kekayaan publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan daerah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki tercatat dengan benar dan termanfaatkan optimal sesuai peruntukannya.
Argo berharap tim yang dibentuk dapat bekerja secara cepat dan profesional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berlandaskan aturan yang berlaku.
Dengan terbentuknya Tim Pemburu Aset Daerah, Pemkab Boltim berharap bisa memulihkan kembali aset-aset yang hilang dari sistem pencatatan resmi dan menjadikan pengelolaan aset sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi daerah.
