Bolaang Mongondow Timur, InaraNet.com –Kamis, 12 Juni 2025, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025.
Sebagai langkah strategis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Boltim menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pimpinan perangkat daerah (SKPD) dan Gugus Tugas KLA, bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Rakor tersebut dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Boltim, Iksan Pangalima, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Dalam arahannya, Pj Sekda Iksan Pangalima menekankan pentingnya kehadiran seluruh pimpinan SKPD di daerah saat pelaksanaan penilaian.
“Pengampu kepentingan harus ada di tempat. Pendamping pengambil keputusan juga harus memahami data secara mendalam,” tegas Iksan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, Tierza Damopolii, memaparkan bahwa terdapat 24 indikator penilaian KLA yang dikelompokkan ke dalam lima klaster, yakni:
- Hak sipil dan kebebasan
- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Pendidikan
- Perlindungan khusus anak
“Faktor penting dalam penilaian KLA ini mencakup aspek kebijakan atau regulasi, alokasi anggaran, keterlibatan perangkat daerah, partisipasi media dan dunia usaha, serta inovasi pada setiap indikator,” ujar Tierza.
Menambahkan hal tersebut, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat.
“Semua kriteria penilaian perlu diperhatikan secara menyeluruh oleh tiap pimpinan SKPD. Keterlibatan langsung dalam proses VLH sangat menentukan hasil evaluasi,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Boltim berkomitmen untuk memenuhi seluruh kriteria dalam penilaian KLA 2025, sebagai upaya menjamin pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak di daerah.
